“VIRUS COVID-19 DAN KONTINUITAS PERUSAHAAN”

21
Apr2020

Jakarta – Sudah mencapai lebih dari 1.5 (satu setengah) bulan, Indonesia bergelut dengan Covid-19 (virus corona). Wabah virus corona menjadi tema utama dalam setiap headline pemberitaan, dan termasuk menjadi tema utama permasalahan baru yang harus dihadapai oleh Perusahaan-perusahaan dan tidak memandang skala. Seluruh sektor usaha baik skala kecil, menengah dan skala besar semua mendapatkan batu sandungan berupa wabah virus corona ini;

Permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan sehubungan dengan mewabahnya virus covid-19 ini adalah terganggunya sektor produksi, penjualan, dan operasional manajemen. Mulai dari kebijakan social distancing, work from home adalah sarana-sarana alternatif yang dihimbau oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus secara massif dan cepat. Namun apakah kebijakan ini berdampak kepada menjawab permasalahan sektor produksi, penjualan dan operasional manajemen suatu perusahaan apabila seluruh sumber daya manusia nya harus bekerja dari rumah ?;

Terlebih lagi terhadap permasalahan pengupahan yang menjadi persoalan bagi pelaku usaha, mengingat sumber pendanaan untuk pengupahan karyawan ada di sektor produksi, dan penjualan. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kebijakan hukum yang berkaitan dengan hal pengupahan diatur dalam pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan (dimana pemberian upah kepada karyawan harus berdasarkan kepada kebijakan upah minimum yang berlaku dalam suatu wilayah);

Sedangkan perihal penangguhan pemberian upah diatur dalam Pasal 90 ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam ketentuan pasal tersebut ditentukan bahwa proses penangguhan pemberian upah prosedurnya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Khususnya dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

 Di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja tersebut, hanya diatur syarat-syarat pelaku usaha yang dapat melakukan penangguhan pemberian upah minimum apabila tidak mampu membayar upah minimum (sebagaimana diatur dalam Pasal 2). Selain itu di Keputusan Menteri Tenaga Kerja tersebut, juga hanya mengatur prosedur dan tata cara penangguhan pelaksanaan pemberian upah minimum yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan karyawan/serikat pekerja yang permohonan penangguhan diajukan kepada Gubernur melalui instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan propinsi paling lambat 10 (sepuluh hari) sebelum tanggal berlakunya upah minimum;

Di dalam segala peraturan perundang-undangan tersebut pada prinsipnya hanya mengatur mengenai upah minimum, dan pelaksanaan pemberian upah dibawah upah minimum (karena ketidakmampuan pengusaha) adalah dilarang. Meskipun pelaksanaan penangguhan upah minimum diperbolehkan, juga harus berdasarkan kesepakatan dengan para karyawan dan mengajukan permohonan kepada Gubernur Wilayah Propinsi melalui instansi di bawahnya. Sejalan dengan kondisi virus covid-19 yang sedang aktual sampai dengan hari ini, sebenarnya mekanisme yang disediakan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja tersebut bisa dijalankan, namun tidak menghilangkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk melunasi nilai sisa dari total upah minimum yang harus dibayarkan. Selain itu kumpulan dari peraturan perundang-undangan itu juga tidak memberikan jawaban bagaimana pelaksanaan pemberian upah (yang sudah di atas minimum) terkendala oleh keterbatasan sektor produksi, penjualan dan operasional manajemen di tengah-tengah kondisi wabah virus covid-19;

Kondisi seperti ini sesungguhnya tidak begitu membawa keuntungan nyata bagi pelaku usaha, mengingat terancamnya sektor produksi, penjualan dan operasional manajemen yang tidak berjalan sama saja dengan pelaku usaha tidak mendapatkan pemasukan atau pendapatan yang cukup. Sekali lagi Undang-Undang dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja tidak mengakomodir sampai kondisi demikian. Belum lagi dengan adanya terbit Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja Atau Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pun juga tidak dapat menjawab permasalahan ini secara komprehensif;

Di dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja tersebut, terdapat point utama yang sama dimana cara pengupahan karyawan di tengah kondisi wabah virus covid-19 seperti saat ini yang mengakibatkan banyak karyawan tidak bisa masuk kerja (bukan karena berstatus ODP, PDP atau sakit Covid-19), maka tata cara pengupahannya dikembalikan kepada kesepakatan antara Pelaku Usaha dengan Karyawan. Dan ini mirip dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

suara.com

Menurut kami solusi tersebut tidak menjawab inti permasalahan, oleh karena, itu kami memberikan solusi hukum sebagai berikut :

  1. Pemberian upah di bawah minimum hanya dapat dilakukan untuk kategori non hubungan kerja (bisa dimulai dari magang, training dan istilah lain yang tidak terdapat hubungan kerja);
  2. Pemberian pelaksanaan upah kepada karyawan yang sudah mendapatkan upah di atas dari upah minimum, tata cara penentuan nilai upah dilakukan hanya berdasarkan kepada kesepakatan antara karyawan dengan pelaku usaha (agar tidak terjadi perselisihan hubungan industrial);
  3. Untuk menyelamatkan sektor produksi, maka diberlakukan sistem piket (secara bergilir) dan perubahan pola jam kerja diberlakukan dengan tetap mendasarkan kepada prosedur tetap kesehatan dan perlindungan penyebaran wabah virus Covid-19 yang telah dinstruksikan oleh Pemerintah;
  4. Sektor penjualan dapat dilakukan sistem piket (bergilir) di kantor, dan sistem kerja di luar kantor (Work From Home) dengan tetap ada dilakukan report harian sebagaimana berjalannya proses penjualan selama ini dalam keadaan normal;
  5. Sektor operasional manajemen dilakukan pola komunikasi secara online (work from home) dan disertai juga dengan pola piket bergilir di kantor dengan perubahan jam kerja.

Seluruh kebijakan ini bisa dilakukan dengan cara pembuatan surat edaran direksi atau dapat berupa surat keputusan direksi. Dan selanjutnya dilakukan eksekusi oleh HRD perusahaan. Dengan dijalankannya solusi hukum ini, maka seluruh operasional perusahaan tetap dapat berjalan (karena sistem) dan pemberian upah kepada karyawan pun juga tetap dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi wabah virus covid-19 jelas berpengaruh kepada pendapatan dan keuntungan pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang non kebutuhan primer. Oleh karena itu manajemen khususnya bagian pemasaran perlu siasat dan strategi khusus agar responsif dan fleksibilitas menghadapi dinamika permasalahan penjualan di tengah-tengah wabah virus Covid-19.

Penulis : Lucky Omega Hasan,S.H.,M.H.,CLA, Managing Partner LOH & Partners Property Lawyers.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.