27
Apr2020

SANKSI PIDANA PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 MUSTAHIL DILAKSANAKAN.

Jakarta-Geliat ekonomi melesu semenjak kehadiran pandemi Covid-19.  Semua skala baik untuk tingkat pusat, sampai ke daerah akan berdampak oleh karena keterbatasan ruang gerak perekonomian masyarakat. Ruang gerak yang terbatas akan berpengaruh kepada permasalahan sumber pendanaan individu dalam memenuhi kewajiban pembiayaan kepada lembaga pembiayaan. Sedangkan lembaga pembiayaan pun juga akan masuk dalam kondisi kritis apabila sumber pendanaan yang ditempatkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi goncangan ekonomi yang dapat berpengaruh kepada posisi kritis perekonomian, maka Pemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan baru Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”.

Kehadiran instrument hukum ini tidak lain adalah untuk menjadi payung hukum bagi penyelamatan kondisi perekonomian yang telah terdampak akibat Virus Covid-19, untuk seluruh sektor perputaran keuangan, yang ternaung di dalam wilayah kebijakan keuangan negara (Pasal 1 Ayat 4 Perpu Nomor 1 Tahun 2020). Yang dimaksud dengan sektor kebijakan keuangan negara antara lain :

  1. kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan;
  2. kebijakan keuangan daerah; dan
  3. kebijakan pembiayaan.

Selain itu di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini juga berfokus kepada 2 isu yakni menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Untuk melakukan konsolidasi dan penguatan realisasi kebijakan stabilitas sistem keuangan, maka di dalam Perppu ini memberikan kewenangan tambahan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), seperti dapat dilihat dalam Pasal 23 (1) yang isinya antara lain :

“Bagian Keempat Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”,

  1. untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 1. Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk :
  2. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi;
  3. menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan; dan
  4. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilakukan oleh industri jasa keuangan”.

Untuk memastikan jalannya Pasal 23 ini, maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan dengan ancaman pengenaan pidana baik pidana badan dan/atau denda kepada pihak-pihak yang tidak dapat kooperatif.  Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 yang isinya antara lain :     

  1. Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sesuai Pasal 23 Ayat 1 huruf a, maka akan dipidana penjara paling singkat 4 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) atau pidana penjara paling lama 12 tahun, dan denda paling banyak  Rp.300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah);
  2. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).

Sebagaimana diketahui bahwa kehadiran sanksi pidana bagi pihak yang tidak dapat kooperatif untuk realisasi Pasal 23 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah untuk mendukung agar kebijakan pemerintah ini dapat terlaksana tanpa ada hambatan dan tidak ada yang bisa menghalangi. Persis seperti teori alasan pembenaran kebijakan pidana (ordenering straftrecht), dimana teori ini menekankan penggunaan hukum pidana sebagai instrument kebijakan pemerintah.

kompas.com

Menurut analisa hukum kami, bahwa penggunaan instrument hukum pidana dalam konteks ekonomi, khususnya dalam situasi seperti saat ini dimana perlu adanya instrument hukum yang dapat menjadi payung hukum bagi kebijakan stabilisasi sistem keuangan, seharusnya dapat dilihat secara komprehensif sebelum dicantumkan sebagai peraturan pidana. Oleh karena pemberian hukum pidana dalam konteks stabilitas sistem keuangan harus dilihat secara menyeluruh, terlebih lagi apabila pelakunya adalah korporasi.

Sebagai instrument hukum yang paling keras, maka pendekatan pidana harus digunakan sebagai langkah akhir (ultimum remedium) bukan di depan. Relasional dengan topik ini, maka kebijakan hukum pidana ini tidak akan dapat efektif dan hanya menjadi pemanis dari kebijakan pemerintah karena tidak akan bisa diterapkan secara normal. Alasan tersebut kami sampaikan oleh karena :

  1. Kebijakan stabilitas sistem keuangan umumnya terdampak kepada lembaga keuangan atau pembiayaan yang sedang sakit. Maka solusi untuk peleburan, penggabungan, integrasi dan konversi adalah salah satu jalan keluar restrukturisasi perusahan. Namun tidak akan bisa dilakukan secepat kilat sebagaimana perintah surat dari OJK yang bersifat umum tersebut. Karena harus ada kecocokan”gen” terlebih dahulu dengan mitra yang akan diajak melebur, bergabung, yakni dengan dilakukan due diligence secara detail dan objektif. Inilah yang disebut iktikad baik perusahaan yang harus diperhatikan oleh OJK;
  2. Apabila aturan pidana Pasal 26 ini dikenakan kepada korporasi, dengan kondisi sistem keuangan nasional yang sedang tidak stabil saat ini, Maka pengenaan denda yang fantastis yakni Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) adalah pilihan kebijakan yang tidak masuk akal sehat dan cenderung berhalusinasi. Sehingga praktik penegakan hukumnya akan sangat sulit dipenuhi;
  3.  Pemidanaan denda yang begitu besar kepada korporasi, akan berdampak kepada kondisi keuangan perusahaan yang akan semakin terpuruk dan tentunya berdampak kepada aspek tenaga kerjanya. Apakah pemerintah mau menetapkan kebijakan pidana yang justru menghasilkan pengangguran-pengangguran baru ?

Berdasarkan kepada hal tersebut, maka kebijakan pidana terkait dengan perekonomian tidak bisa dengan secara gampang dan kaku diberlakukan, perlu kajian yang komprehensif dari awal sampai akhir dan melihat dampak-dampak dari kebijakan pidana tersebut, meski jalur perumusan dan penerbitan Perppu mengharuskan proses yang cepat.

Lucky Omega Hasan, SH..,M.H.,CLA. Managing Partners LOH & Partnes.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.