10
May2020

CARA CEPAT PEMULIHAN KERUGIAN MATERIIL, DENGAN JALUR HUKUM PIDANA.

Jakarta-Investasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tidak pernah surut dari peminat, baik warga masyarakat kelas pekerja sampai dengan warga masyarakat kelas pengusaha dan perusahaan semuanya membutuhkan media investasi khususnya dalam hal pengelolaan keuangan;

Banyak jasa-jasa lembaga keuangan non perbankan yang melayani warga masyarakat dalam hal pengelolaan kekayaan berupa uang seperti bidang asuransi (contoh terbaru yang menjadi kasus adalah Jiwasraya), dan yang paling aktual adalah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta yang gagal bayar kepada nasabah dengan meninggalkan beban kewajiban ± mencapai 10 triliun Rupiah;

Bicara atas dugaan tindak pidana investasi bodong, maka membahas tentang perbuatan pidananya tentu dengan mudahnya dapat kita katakan telah selesai kalau merujuk berdasarkan delik pidana yang melekat kepada pelaku yakni umumnya Pasal 372 KUHP (penggelapan) Jo Pasal 378 KUHP (penipuan), bahkan tidak sedikit aparat kepolisian menggunakan instrumen hukum pencucian uang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Namun khusus membahas soal pengembalian kerugian materil, maka dana fantastis yang terserap dari masyarakat (baik perorangan/badan hukum) tersebut akan menjadi persoalan utama khususnya apabila membahas soal teknis pengembalian kepada warga masyarakat (baik perorangan/badan hukum) selaku korban;

Untuk teknis pengembalian dana masyarakat korban investasi bodong yang terjadi baik di KSP Indosurya dan juga sempat terjadi di Asuransi Jiwasraya, maka umumnya akan dilakukan  2 langkah hukum yakni, proses tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau UU Pencucian dan juga secara linier dapat menggunakan instrument hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pkpu (penundaan kewajiban pembayaran utang);

2 langkah hukum ini seringkali saling “berbalap” mana yang lebih cepat dan efisien dalam penyelesaian. Namun seringkali menjadi tumpang tindih apabila berkaitan dengan soal sita pidana dan sita umum. Sudah banyak kajian-kajian hukum soal mana yang dapat didahulukan (prioritaskan) apakah sita pidana atau sita umum. Namun yang lebih esensial bukan itu, seharusnya untuk ke depan hukum Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU harus bisa menambah aturan mengenai cluster yang tidak dapat diambil alih oleh ranah Pengadilan Niaga;

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di kemudian hari harus fokus saja dalam konteks pembenahan dan penyelesaian permasalahan gagal bayar yang benar-benar murni atas hubungan hukum utang piutang. Sedangkan yang masuk ke dalam ranah publik sebagai perbuatan pidana seperti investasi bodong, umrah haji bodong, koperasi bodong dan lain-lain seharusnya diserahkan kepada pihak Kepolisian dengan penyelesaian hukum sebagai tindak pidana khusus;

Pertanyaan hukumnya, apakah dengan menyerahkan permasalahan gagal bayar yang berkaitan soal publik seperti kasus KSP Indosurya Cipta, Travel Haji Umrah seperti First Travel, dan Asuransi Jiwasraya kepada langkah hukum pidana dapat menghasilkan langkah efektif berupa pengembalian kerugian materiil para korban seperti yang dilakukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ? jawabannya bisa asalkan :

  1. Penggunaan instrument peraturan perundang-undangan yang ada secara maksimal, optimal dan mengedepankan sudut pandang hukum progresif; dan
  2. Selain itu juga bisa dengan melakukan perubahan undang-undang khususnya di dalam Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010;

Di dalam penulisan ini, mari kita fokus kepada pembahasan lebih detail dalam point a, dimana bisa dilakukan optimalisasi instrument peraturan perundang-undangan yang ada secara maksimal dan mengedepankan sudut pandang hukum progresif. Upaya penyelesaian pengembalian kerugian materil warga korban investasi bodong seperti contoh-contoh tersebut di atas dapat dilakukan secara “cepat” dan efektif, hanya apabila dengan melakukan “KOLABORASI” KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan pelanggaran yaitu menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada izin dari Bank Indonesia (apabila diperlukan/tergantung situasi perkara). dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Di dalam proses hukum Pidana, penegak hukum mulai dari jajaran kepolisian dan/atau kejaksaan dapat menggunakan atau optimalisasi pasal seperti Pasal 372 (penggelapan) KUHP Jo Pasal 378 KUHP (penipuan) Jo Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dan/atau Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan apabila diperlukan berdasarkan situasi perkara dapat menggunakan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Optimalisasi lebih ada di Undang-Undang TPPU (tindak pidana pencucian uang) oleh karena undang-undang ini memiliki ciri khas recovery method dengan konsep follow the money. Maka seluruh aliran-aliran kekayaan hasil dari tindak pidana tersebut dapat di”lacak” dan ditarik (sita/rampas) untuk diamankan. Sedangkan untuk dasar hukum sita pidana dapat optimalisasi Pasal-Pasal yang ada di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) seperti Pasal 1 Angka 16 KUHAP, Pasal 39 Ayat 1 KUHAP dan Pasal 46 KUHAP;

Hasil putusan Pidana di Pengadilan atas optimalisasi pasal-pasal pidana tersebut di atas, penegak hukum yakni Hakim dapat memerintahkan agar seluruh hasil sita umum / harta rampasan hasil dari tindak pidana  yang digunakan sebagai bahan pembuktian di Pengadilan, dikembalikan kepada korban. Selain itu tindak lanjut dari itu Hakim berdasarkan kepada kewenangan independensinya dapat memutuskan meminta Kejaksaan (dalam hal ini melalui Kejaksaan Agung) untuk mengajukan kepailitan atas dasar kepentingan hukum (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

 Secara hukum apakah diperbolehkan hakim memutus dengan redaksional demikian ? secara hukum prinsipnya hakim independen dan bebas dalam setiap produk putusannya. Batasan yang ada dalam hakim melakukan putusan pidana hanya :

  1. Hakim tidak boleh memutus pidana melebihi ancaman maksimal pidana dari yang telah diatur dalam Pasal Pidana yang digunakan dalam dakwakan (putusan MA No. 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993);
  2. Hakim tidak boleh memutus pidana tanpa ada dasar Pasal Pidana yang mengaturnya baik dalam KUHP atau pasal pidana yang tersebar di luar KUHP:
  3. Putusan pidana tidak boleh dihasilkan tanpa adanya pertimbangan yang berdasarkan bukti (seperti contoh kasus MA No. 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung).

Berdasarkan kepada dasar hukum dan argumentasi tersebut di atas, maka sesungguhnya independensi dan kebebasan hakim dalam memutus dijamin menurut hukum demi progresifitas dan kemaslahatan publik.  Teknis pengembalian kerugian materil korban pun dijalankan oleh Kejaksaan melalui perannya sebagai pemohon kepailitan dengan melibatkan kurator negara (balai harta peninggalan) bertindak sebagai pemberes harta untuk dapat dikembalikan kepada seluruh korban. Penunjukkan kurator negara (balai harta peninggalan) dalam konteks penyelesaian pengembalian kerugian materil korban ini diperlukan, karena agar terjadinya sinkronisasi sistem, kuatnya pengawasan oleh pemerintah dalam bertanggung jawab melindungi para korban investasi-investasi bodong. Apabila menggunakan kurator swasta, maka penunjukkan oleh Kejaksaan harus berdasarkan aturan hukum yang baru,  dan agar terhindar dari konflik kepentingan, ataupun tuduhan-tuduhan yang tidak seharusnya seperti keberpihakan dalam penunjukkan kurator swasta. Bahkan apabila Kejaksaaan m elalukan penunjukkan Kurator Swasta juga berpotensi muncul isu fitnah adanya dugaan “proyek penunjukkan”.

Melalui mekanisme-mekanisme yang telah disebutkan di atas, maka langkah penyelesaian permasalahan hukum kepada warga korban investasi bodong tidak perlu menjalani langkah-langkah yang berliku dan panjang misal seperti penundaan kewajiban utang sampai dengan restrukturisasi utang yang memakan waktu belasan atau puluhan tahun. Karena sudah pasti korban-korban (publik) tersebut memerlukan kerugian materil mereka agar dapat segera kembali dengan cepat. Semoga Bermanfaat.

Note : *seluruh gambar dalam artikel ini bukan milik hak cipta penulis.

Penulis : Lucky Omega Hasan, S.H.,M.H.,CLA.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.